KILASTOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, menghadiri rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/3/2021).
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut, dengan tema “Pariwisata Sulawesi Utara Bangkit, Menuju Masyarakat Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera”.
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, mengatakan saat ini Sulawesi Utara fokus pada pengembangan pariwisata super prioritas.
“Ini tentu berkonsekuensi, terkait anggaran yang tentu menjadi perhatian kita bersama, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada para kepala daerah se-Sulawesi Utara agar memanfaatkan keberadaan APIP, baik itu Itjen Kemendagri, BPKP dan Inspektorat di daerah, dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran. Agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” katanya.
Baca Juga: Tahir Buka Usaha Pembuatan Oven Bermodalkan Alat Sederhana
Sementara itu, Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, mengatakan pelaksanaan rakor ini sangat strategis karena terkait pengawasan penggunaan anggaran pembangunan di lingkungan pemerintah daerah.
“Adapun materinya, terkait peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mendorong pembangunan di Sulawesi Utara khususnya mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata. Di mana Kotamobagu sendiri sebagai kota jasa dan perdagangan. Tetapi harus intens juga dalam pengembangan sektor pariwisata,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan seperti ini sangat strategis, terlebih untuk para kepala daerah agar lebih meningkatkan pengawasan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.
“Kegiatan seperti ini sangat baik dalam rangka mengingatkan kita selaku penyelenggara negara untuk senantiasa update terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dalam rangka pelaksanaan anggaran di daerah senantiasa dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut yakni Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK RI, Agustina Arumsari, Deputi Kepala BPKP Bidang investigasi, Bachtiar Sinaga, dan Inspektur I pada Itjen Kemendagri. (Gie)
