KILASTOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, Selasa (10/8/2021).
Menurut wali kota, kunker hari ini merupakan tindak lanjut dari kemarin yang sudah berlangsung di beberapa dinas. Kunker ini sebagai evaluasi untuk mencapai target Pemerintah Kota Kotamobagu.
“Kunjungan kerja hari ini dilakukan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Pendidikan. Kunjungan ini untuk melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perangkat daerah, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan,” kata Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara saat dikonfirmasi beberapa awak media usai melakukan kunker ke Dinas Pendidikan Kotamobagu.
Wali kota menambahkan bahwa evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mencapai indikator sasaran dalam RPJMD Kota Kotamobagu.
Baca Juga: Jawab Keluhan Warga, Asral Mamonto Dilantik Jadi Pjs Sangadi Bongkudai
“Ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian masing-masing perangkat daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD Kota Kotamobagu, yang saat ini sudah masuk tahun ketiga. Apa yang belum tercapai, atau progres capaiannya masih di bawah target harus diakomodir kembali, dan diarahkan untuk bisa mencapai indikator sasaran yang ada,” kata wali kota.
Selain itu, dalam kunjungan tersebut, kata wali kota, diminta juga kepada perangkat daerah agar segera menyusun anggaran pada APBD Perubahan.
“Makanya selain melihat capaian realisasi anggaran yang sedang berjalan saat ini, perangkat daerah juga diminta untuk mempersiapkan formula anggaran yang tepat dalam APBD Perubahan, kemudian proyeksi anggaran serta pencapaian indikator sasarannya pada APBD TA 2022,” katanya.
Karena saat ini masih situasi pandemi Covid 19, kata dia, beberapa peraturan pemerintah pusat terdapat perubahan yang harus disesuaikan dengan pemerintah daerah. Untuk itu dilakukannya evaluasi agar bisa menyamakan persepsi dalam mencapai target.
“Pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini terjadi banyak perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan kembali oleh pemerintah daerah. Ini juga menjadi poin penting untuk disesuaikan dalam program kegiatan perangkat daerah. Kita harus punya kesamaan persepsi dalam pencapaian target dan indikator ini, dan saya turun langsung berkunjung ke perangkat daerah untuk mengidentifikasi ini secara lebih dekat lagi,” katanya. (Anggi)
