KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa menyebut ada tindakan represif kepada warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) yang menolak rencana pertambangan andesit.
Pernyataan itu disampaikan usai mendengar pengakuan korban dan lembaga bantuan hukum yang mengadvokasi hak-hak warga Desa Wadas.
“Represif iya, pengakuan korban, pengakuan kawan-kawan LBH [lembaga bantuan hukum],” kata Desmond saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (11/2).
Desmond berkata DPR menunggu hasil penyelidikan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi untuk mengetahui dugaan keterlibatan aparat dalam tindakan represif terhadap warga Desa Wadas.
Dia berkata, hasil penyelidikan Luthfi dibutuhkan karena terduga pelaku tindak represif terhadap warga Desa Wadas berpakaian seperti preman saat beraksi.
“Tadi kami tanya ke kapolda, kapolda akan melakukan penyelidikan,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Dia menuturkan dugaan pelaku tindak represif terhadap warga DesaWadas berasal dari aparat kepolisian atau preman yang sengaja diturunkan untuk menjadi provokator perlu diselidiki secara teliti. Namun, katanya, DPR harus bersikap objektif dalam merespons dugaan ini karena sejumlah foto dan video justru memperlihatkan bahwa sejumlah orang berseragam polisi justru memarahi orang-orang berpakaian preman yang sedang melakukan tindak represif terhadap warga Desa Wadas.
Menurut Desmond orang-orang berpakaian preman yang melakukan tindakan represif ini, kemudian membawa warga desa ke kantor polisi.
“Tapi kami juga harus objektif, baik video maupun foto saat orang berpakaian preman ini melakukan penangkapan, kan videonya polisi berbaju marah-marah ke mereka,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua YLBHI Muhammad Isnur menuding Menko Polhukam, Mahfud MD, telah berbohong terkait insiden di Desa Wadas.
Isnur juga menyebut penjelasan Mahfud bahwa tidak ada kekerasan terhadap warga Desa Wadas kemarin tak sesuai fakta-fakta di lapangan.
“Cerita Pak Mahfud ini jelas tidak berdasar dan berbeda dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kami lihat, LBH Jogja lihat di lapangan,” kata Isnur saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).
“Jika Pak Mahfud melihat video yang tersebar dengan mudah di sosial media dan juga bagaimana cerita warga, jelas apa yang Pak Mahfud sampaikan itu bohong,” ujarnya menambahkan.
Isnur menyebut berdasarkan video yang beredar dari warga Wadas, banyak memperlihatkan aparat kepolisian menangkap warga desa dengan tindakan kekerasan. Selain itu, terdapat video yang menampilkan kekerasan aparat.
“Banyak di video kekerasan terjadi. Ada banyak pemuda termasuk pengacara LBH kena pukul juga, ditangkap oleh kepolisian,” katanya.
Menurut Isnur, Mahfud mesti datang sendiri ke Wadas untuk mengetahui fakta di lapangan. Ia ingin Mahfud mendengar langsung kesaksian warga agar mendapat informasi yang sesuai di lapangan.
“Pak Mahfud harusnya tidak mendengar sebelah pihak, tidak asal bapak senang, tapi datang lah ke masyarakat, datang lah ke Wadas,” ujarnya. (*)
Sumber: CNN Indonesia
