KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Ummat, Ahmad Muhajir meminta pemerintah mengevaluasi prosedur kerja Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror.
Permintaan ini Muhajir sampaikan saat menanggapi penangkapan salah satu kader Partai Ummat di Bengkulu, RH yang diduga berafiliasi gerakan teroris.
“Kami mengusulkan pemerintah mengevaluasi prosedur bekerja Densus, sehingga tidak menjadi teror bagi masyarakat,” kata Muhajir dalam pesan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/2).
Menurut Muhajir, dalam proses penangkapan terduga teroris, Densus 88/Antiteror memiliki rekam jejak yang tidak baik.
Terlebih beberapa waktu lalu, kata Muhajir, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta maaf atas informasi yang tidak akurat mengenai ratusan pesantren diduga berafiliasi terorisme.
“Jangan sampai penangkapan ini pun, menjadi bentuk teror baru,” ujar Muhajir.
Tidak hanya itu, Muhajir juga menyinggung kasus dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.
Menurutnya, dalam persidangan yang dijalani Munarman ia mendapati kesan Densus kurang profesional.
“Saya pun menangkap adanya kesan ‘kurang profesionalnya’ densus. Sehingga ada kesan pemaksaan kehendak dalam kasus tersebut.
