KILASTOTABUAN.COM, BOLTIM – Adalah tanggung jawab bagi Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya penyediaan air bersih yang merupakan kebutuhkan mutlak untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Itulah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto yang berupaya agar masyarakatnya hidup lebih baik dan sejahtera.
Dibuktikan dengan adanya permintaan dari warga empat desa di Kecamatan Modayag Barat, yang meminta untuk kesediaan air bersih dan layak konsumsi di desa mereka. Permintaan pun telah dipenuhi pemerintah.
Pemerintah Boltim menyediakan anggaran sekira Rp 1,4 Miliar untuk proyek air bersih, yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, pada 2021 kemarin.
Pun proyek air bersih itu telah terlaksana, dan sudah beberapa bulan ini didistribusikan kepada warga di empat desa itu, yakni: Desa Bangunan, Desa Moyongkota, Desa Tangaton dan Desa Moyongkota Baru.
Namun sayangnya air bersih itu tidak sepenuhnya bersih, diduga pembangunannya tidak maksimal. melihat hasilnya tampak tak sebanding dengan alokasi dana yang dikucurkan pemerintah.
Seperti yang dikeluhkan salah satu warga Desa Moyongkota beberapa waktu yang lalu, bahwa air bersih bantuan dari Pemerintah itu tidak bisa dirasakan manfaatnya karena sering kotor.
“Kami masih memakai air sumur. Untuk bantuan air dari pemerintah, kami masih jarang memakainya karena sering kotor jika hujan deras,” ungkap salah satu warga yang enggan namanya disebutkan.
Ketika mendengar keluhan dari warga tersebut, wartawan media Kilastotabuan.com, langsung meninjau kelapangan guna memastikan apakah benar yang dikatakan warga itu.
Alhasil, Wartawan mendapati bahwa air itu benar-benar sangat kotor ketika hujan deras, dan tentu tidak bisa digunakan warga. Selain itu juga, sejumlah warga memberikan keterangan yang sama.
Sementara itu, pihak Dinas PUPR yang bertanggung jawab atas proyek air bersih tersebut, ketika disambangi oleh media ini, mengatakan tidak mengetahui bahwa proyek air bersih tersebut dikerjakan dengan kurang maksimal.
“Kami tidak mengetahui adanya keluhan tersebut, nnti kami akan melihat langsung kelapangan. Baiknya ketika hujan biar bisa mengetahui persoalannya di mana,” jawab Kepala Dinas PUPR Haris Sumanta ketika ditanya sejumlah awak media di ruang kerjanya, pada Senin 21 Maret 2022.
Ia juga mengakatakan air tersebut akan dikelola oleh Dinas PUPR, dan tidak akan di serahkan ke desa, karena nantinya merupakan PAD untuk daerah.
“Nantinya air tersebut akan diterapkan retribusi daerah. Untuk itu segera akan dibenahi apa saja kendalanya agar air lebih bersih dengan kualitas yang baik,” kata Haris.***
