KILASTOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kotamobagu, menerima kunjungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara, terkait pemantauan tumbuh kembang anak melalui posyandu, di Aula Kantor Lurah Motoboi Kecil, Selasa (15/6/2021).
Menurut Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Diano Tino Tandaju, yang menjadi substansi kunjungan ini adalah, bagaimana menurunkan stunting di Sulawesi Utara. ”
“Tentu dengan berbagai aspek. Terutama yang kita lihat sekarang ada pemeriksaan ibu dan bayi. Kemudian, kita juga temui kelompok-kelompok, sebagai bagian untuk bagaimana membangun Kota Kotamobagu yang lebih maju dengan sumber daya manusia yang ke depannya bisa bermanfaat bagi Kota Kotamobagu, bahkan bagi negara,” katanya.
Tugas dari BKKBN, kata dia, adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan, karena terjadinya stunting merupakan ketidaktahuan masyarakat.
Baca Juga: KLA 2021, Pemkot Targetkan Naik Tingkat Madya
“Salah satunya, pemahaman terkait pernikahan dini. Karena remaja yang menikah di bawah umur itu sementara masa pertumbuhan, ketika masa pertumbuhan dan dia hamil maka asupan makanan akan terbagi dua. Serta faktor ekonomi dan pengetahuan pemenuhan gizi. Sebab, revolusi gizi perlu, untuk memastikan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh, karena gizi itu bukan hanya untuk fisik, tetapi otak juga. Kita di tahun 2030 akan bersaing dengan dunia, satu-satunya cara adalah kompetensi, kompetensi artinya persiapkan sumber daya manusia sejak dini, lalu seribu hari pertama tumbuh. Jadi BKKBN sekarang bersama semua stakeholder pemerintah bergadengan tanggan untuk membangun keluarga, agar kita mampu bersaing dengan dunia,” katanya.
Menurut data BPS Provinsi Sulut, angka stunting di Sulut adalah 4,99 persen, sedang di Kotamobagu 5,16 persen. Dengan begitu ia berharap agar angka ini bisa diturunkan, karena target nasional 2024 berada di 14 persen.
“Kami berharap, pada 2022 penurunan stunting di Sulawesi Utara akan meraih capaian tercepat dalam penurunan stunting se-Indonesia. Oleh karena itu, kita harus kerja keras, dan itu adalah janji kami kepada Gubernur Sulut. Saya rasa Kota Kotamobagu mampu melakukan itu, saya melihat semangat kerjanya, strategi kebijakan yang dibuat. Kami dari provinsi siap membantu,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PP dan KB, Ahmad Yani mengatakan bahwa penurunan stunting di Kotamobagu telah melibatkan banyak pihak, karena hal ini perlu penanganan secara serius, kerja keras, serta keterlibatan semua pihak yang terkait.
“Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam penanganan stunting ini. Di antaranya yakni Dinas DP3A, Dinkes, Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, PMD, BKKBN, para camat dan lurah,” katanya. (Gie)
