KILASTOTABUAN.COM, TUTUYAN-Aset daerah selalu menjadi persoalan krusial menjelang peralihan pemerintahan. Pasalnya, tidak hanya menyebabkan kerugian pada daerah, tapi berdampak pada pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu yang coba diingatkan Anggota DPRD Boltim, Samsudin Dama (Sadam) menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar dan Rusdi Gumalangit (SeRu).
Baca Juga: Berkontribusi Ke Rakyat, Lokasi Tambang Emas Bobuatan Boltim Diusulkan Menjadi WPR
Kata Sadam, saat ini ada peralihan pemerintahan dari pejabat bupati dan wakil bupati lama ke Pelaksana Harian (Plh), dan Plh ke pejabat bupati dan wakil bupati terpilih. “Sekarang ini ada peralihan pemerintahan. Nah, persoalan aset ini harus diperhatikan. Jangan sampai meninggalkan masalah dikemudian hari,” kata Sadam.
Ia mengungkapkan, persoalan aset harus menjadi perhatian bersama, sebab dampaknya terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Meskipun pengelolaan keuangan sudah baik tapi persoalan aset masih ada masalah, maka hasilnya juga tentu tidak baik. Ini harus jadi perhatian serius, terutama di masa transisi pemerintahan saat ini,” ungkap personil Fraksi PAN itu.
“Sehingga itu kami sarankan agar instansi yang mengurus soal aset daerah, bisa menginventarisir semua aset yang ada. Ini penting, agar bupati dan wakil bupati yang baru nantinya tidak lagi diperhadapkan pada persoalan aset,” tambahnya. (Awi)
