KILASTOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional untuk Kota Kotamobagu 2021, di Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota Kotamobagu, Rabu (16/6/2021).
Menurut Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Kotamobagu, Sande Dodo, KLA ini adalah sistem pembangunan yang dibuat untuk memenuhi hak anak. “Untuk itu, kita bersama stakeholder yang ada membuat komitmen dalam pemenuhan hak anak di Kota Kotamobagu,” katanya.
Sebab, kata dia, KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Semua terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Baca Juga: Disdagkop UKM Beri Pelatihan untuk Kemajuan Koperasi di Kotamobagu
“Kotamobagu telah berhasil dalam Program KLA, itu terbukti dengan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama diterima pada 2018 di Kota Surabaya dan 2019 di Kota Makassar. Serta Kotamobagu telah memiliki Pusat Informasi Layak Anak (PISA), juga mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak,” katanya.
Lanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, juga mengimplementasikannya lewat kebijakan yang berpihak dan memperhatikan hak-hak anak, mulai dari Peraturan Wali Kota (Perwako) sampai kepada Perda, juga dengan penyertaan anggaran dalam APBD.
“Dengan demikian diharapkan, program KLA yang digagas oleh Kementerian PPPA RI, untuk tahun 2021 ini, Kota Kotamobagu dapat meningkatkan kategorinya dari Pratama menjadi Madya,” katanya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, Wakil Wali Kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan, Sekda Kotamobagu Sande Dodo, Asisten II Sitti Rafiqah Bora, Asisten III Sofyan Mokoginta, Kadis PPPA Virginia Olii, serta jajaran Pimpinan SKPD Pemkot Kotamobagu, camat, sangadi, lurah, dan pihak terkait lainnya. Sedangkan pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan secara virtual oleh tim penilai Pemerintah Pusat. (Gie)
