KILASTOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kotamobagu, Selasa (24/8/2021).
Dalam kunker tersebut, wali kota meminta Dinkes untuk lebih fokus lagi dalam pencapaian target dan pemenuhan indikator terutama yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan.
“Pencapaian target dan indikator dalam Dokumen Renstra dan Renja tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Mana yang belum tercapai dan indikatornya belum terpenuhi, harus dipersiapkan program kegiatan penunjangnya dalam APBD TA 2022. Kemudian Dinkes juga harus menjadi leading sector dalam koordinasi dan kolaborasi antara UPTD yang ada di bawah kewenangannya. Mulai dari UPTD rumah sakit, UPTD Farmasi dan Puskesmas,” kata wali kota.
Wali kota juga meminta dalam penanganan Covid-19, Dinkes Kotamobagu harus menghitung dengan cermat komponen penghasilan ASN yang ada.
Baca Juga: Satu Pegawai Kantor Imigrasi Kotamobagu Isolasi Mandiri di Rumah
“Terutama insentif tenaga kesehatan yang penganggaran tahun sebelumnya dibiayai oleh APBN, namun tahun ini harus ditanggulangi oleh APBD. Selain itu ada jasa medis, insentif BPJS dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ini harus dikaji kembali dan menjadi perhatian bersama,” katanya.
Selain itu, kata dia dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada anak-anak usia 12 – 17 tahun, Dinkes harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Capil dan pemerintah desa/kelurahan, untuk memperoleh data terlebih dahulu.
“Pendataan terhadap anak-anak yang akan divaksin harus dilakukan terlebih dahulu, dicek di desa kelurahan jumlah anak usia 12-17 tahun dan setelah datanya lengkap, kemudian dilaksanakan vaksinasi agar bisa maksimal dan mencapai target yang diharapkan,” kata Tatong Bara.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kotamobagu, Tanty Korompot mengatakan bahwa kunker wali kota hari ini, menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Salah satunya peningkatan kinerja dinas dalam pencapaian target dan indikator.
“Terdapat beberapa poin arahan yang disampaikan ibu wali kota, salah satunya terkait pengadaan obat-obatan yang harus diintegrasikan di UPTD Farmasi. Dan kami akan segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bagian Hukum untuk menindaklanjuti arahan ini,” kata Tanty.
Ia menambahkan, selain vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak, penanganan stunting juga turut dibahas dalam kunker tersebut.
“Kami membutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang baik antarperangkat daerah terkait, hingga insentif tenaga kesehatan dan dana kapitasi. Ini semua menjadi masukan yang sangat berarti bagi kami untuk peningkatan kinerja Dinkes ke depannya,” katanya. (Anggi)
