KILASTOTABUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di dinas Pekerja Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ketuk palu APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada 2019.
Mewakili Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan penetapan 10 tersangka tersebut setelah pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup selama sidang terhadap enam terdakwa sebelumnya.
“KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan tersangka,” ujar Alex di gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/9) malam.
Adapun 10 tersangka masing-masing berinisial IG, IJ, AYS, ARK, MS, MD, MH, FR, SB, dan PR. Sebanyak 10 tersangka tersebut semuanya merupakan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023.
Dalam perkara ini, Alex menjelaskan, para tersangka diduga menerima hadiah atau fee sebesar 10 persen dari nilai proyek di Dinas PUPR lewat pengesahan APBD 2019. Dari total proyek senilai Rp129 miliar, para tersangka total menerima hadiah dengan jumlah mencapai Rp5,6 miliar.
Alex menjelaskan, uang tersebut diterima para tersangka dengan jumlah bervariasi, dan diberikan secara bertahap. Pemberian uang di antaranya dilakukan di satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian masing-masing mulai dari Rp50 juta sampai dengan
Rp500 juta.
