KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Menteri ESDM Arifin Tasrif menyentil pengusaha tambang batu bara nakal karena menjadi biang kerok terjadi ancaman krisis energi di Indonesia pada akhir 2021 lalu hingga awal tahun ini.
Menurut dia, sebagai negara kaya sumber daya alam (SDA) termasuk batu bara, RI seharusnya mampu memasok kebutuhannya sendiri. Syaratnya, kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara bagi kepentingan dalam negeri alias DMO tidak dilanggar pengusaha batu bara.
“Jadi sebetulnya kalau pemasok ini disiplin memenuhi komitmen (DMO), kita tidak perlu mengalami krisis,” kata dia pada konferensi pers Kinerja ESDM 2021, Rabu (12/1).
Ia menuturkan karena tren pasokan batu bara dan energi lainnya seperti LNG terus berkurang, mau tidak mau pemerintah mengambil langkah pengamanan tegas dengan melarang total ekspor batu baa agar pasokan dalam negeri dapat dipenuhi dulu.
“Penghentian ekspor sementara dilakukan di akhir tahun, disebabkan stoknya dari pembangkit baik PLN dan IPP ini terlihat kecenderungan makin menipis dan menuju ke arah nihil apa bila tidak melakukan langkah pengamanan,” terang Arifin.
Ia mengatakan kalau saja para pengusaha energi mau patuh dengan aturan, kelangkaan pasokan tak akan terjadi. Pasalnya, 40 persen dari total produksi batu bara RI mampu memenuhi spek kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Jika produksi tahunan di kisaran 600 juta ton per tahun, maka 40 persen produksi yang bisa diserap PLN setara dengan 240 juta ton.
“Sedangkan pemakaian domestik hanya seperempatnya, jadi 150 juta ton,” kata dia.
Kendati menyebut pemerintah akan segera membuka keran ekspor batu bara lagi, namun Arifin menegaskan para pengusaha yang nakal akan tetap mendapat sanksi dari pemerintah.
“Itu lah prioritas utama adalah menjaga ketersediaan listrik untuk masyarakat karena kebijakan DMO 25 persen betul-betul mandat yang harus ditaati,” pungkasnya. (*)
Sumber: CNN Indonesia
