KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya menyerahkan laporan perwakilan 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
“Selanjutnya, kami memasrahkan kepada Dewas sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan proses sesuai ketentuan baik prosedur maupun substansi apakah benar yang diadukan merupakan dugaan pelanggaran etik,” kata Ghufron kepada wartawan melalui pesan tertulis, Selasa (18/5).
Laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK itu dilayangkan pegawai KPK berbekal pada tiga faktor.
Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK, Hotman Tambunan mengatakan faktor pertama adalah terkait ketidakjujuran pimpinan dalam proses sosialisasi TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam proses sosialisasi tersebut, Hotman berujar tidak ada pembahasan mengenai konsekuensi jika pegawai tak lolos tes. Namun, pada akhirnya, pimpinan KPK justru memutuskan untuk menonaktifkan 75 pegawai yang tidak lolos TWK.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi di Kotamobagu, Wali Kota Minta Aparatur Pemerintah Lakukan Pemantauan
Berikutnya, pegawai KPK memprotes perihal materi pertanyaan dalam TWK yang mengandung diskriminasi, seksis dan, melecehkan perempuan.
