KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk (prejudice) terkait komisaris pesanan di kementeriannya.
Menurut Erick, seluruh komisaris pelat merah, baik itu yang diangkat karena kemampuan profesionalnya atau pun yang dititipkan oleh pihak tertentu, sudah melalui sistem pelatihan (training).
“Sekarang komisaris yang sudah masuk mau dibilang sesuai dengan probase profesional, atau ada pesanan-pesanan tidak apa-apa, kita engga usah prejudice,” katanya pada siaran live Chatroom CNN Indonesia, Rabu (11/8).
Pemilihan direksi dan komisaris BUMN memang kerap dikritik karena dianggap berkedok titipan politik. Salah satu tudingan berasal dari Politikus PDI-Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang menyatakan ada mafia dalam proses pemilihan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.
Dia mengklaim bahwa BUMN telah membangun sistem training atau sekolah untuk komisaris yang dikelola oleh komisaris BUMN.
Toh, menurut dia, bila saat menjabat tidak sesuai dengan Key Performance Indicators (KPI), ia tak segan mencopot anak buahnya.
Baca Juga: Deadline, Inspektorat Lakukan Pemeriksaan di Hari Libur
“Dan kita melakukan dari class room (ruang kelas) ke class room, seperti CFO dan CEO. Jadi jangan prasangka buruk dulu,” ujar Erick.
Sebelumnya, Adian menyebut keberadaan mafia terendus dari penunjukan 5.000 komisaris BUMN yang tidak jelas asal muasalnya.
Tuduhan ia dasarkan pada dua alasan. Pertama, proses rekrutmen direksi dan komisaris yang dilakukan tanpa lowongan atau lelang jabatan yang tak terbuka bagi publik.
Kedua, latar belakang direksi dan komisaris BUMN yang tidak jelas. Ia menduga ketidakjelasan latar belakang itu terjadi karena adanya campur tangan mafia dalam proses rekrutmen.
Menanggapi itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan Adian melakukan blunder dan tidak paham dengan budaya korporasi. (*)
Sumber: CNN Indonesia
