KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA-Kapolri Listyo Sigit Prabowo rupanya sedang diuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegakkan hukum secara adil. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Benny K Harman.
kata Benny, ujian itu mulai diberikan Jokowi setelah kunjungan kerjanya di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menciptakan kerumunan massa tanpa penerapan protokol kesehatan. “Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya. Apakah punya nyali atau tidak untuk menegakan hukum. Ada nyali atau tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas melanggar aturan protokol kesehatan,” kata Benny saat dihubungi awak media, Kamis (25/2/2021).
Baca Juga: Polres Panggil Empat ASN Boltim, Diduga Terlibat Penggelapan Kendaran Roda Dua
Menurut dia, kejadian di Maumere memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Sebab, terdapat kerumunan massa yang sangat dihindari pada masa pandemi COVID-19. “Dengan peristiwa ini Presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah Presiden yang tidak tunduk pada hukum,” katanya.
Benny pun mengingatkan, tidak terdapat satu pihak pun yang kebal terhadap hukum. Jika presiden melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum wajib memeriksa demi terciptanya keadilan.
“Presiden jika terlibat korupsi pun Kapolri, KPK, atau Jaksa Agung harus berani periksa. Bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita. Konstitusi tidak memberikan kekebalan hukum apa pun kepada presiden,” ungkap dia. (sumber JPNN)
