Jakarta – Pembangunan transportasi mass rapid transit (MRT) DKI Jakarta senilai Rp 15 triliun didapat lewat utang dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Kenapa harus berutang?
Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto menyatakan, utang yang didapat pemerintah dari Jepang sangat murah.
“Kita punya kapasitas fiskal yang jauh lebih murah jatuhnya,” ungkap Luky usai acara Forum Transportation di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Luky mengatakan, skema pembiayaan proyek MRT menggunakan pinjaman lunak (soft loan), dengan bunga yang lebih kecil bila dibandingkan dengan pinjaman dari bank dalam negeri.
“Kalau pake utangan dalam negeri jauh lebih mahal. Kalau luar negeri bunganya 0,2% itu kecil sekali, pengembaliannya 30 tahun. It’s almost nothing, it’s very very cheap (hampir tidak ada bunga, itu sangat murah).” tegas Luky.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan, proyek MRT ini tidak dapat menggunakan APBN sekalipun, proyek senilai Rp 15 triliun ini masuk ke dalam program Metropolitan Priority Area (MPA) yang dicanangkan pemerintah. Juga dengan pertimbangan akan ada kecemburuan sosial dari masyarakat luar Jawa jika dana APBN banyak digunakan untuk pembangunan daerah Jawa khususnya Jakarta.
“APBN kan terbatas, bayangkan akan protes masyarakat di Indonesia timur, dan Indonesia lain kalau APBN semua dialokasikan untulk Jakartan nggak mungkin kan,” papar Luky.
