KILASTOTABUAN.COM,KOTAMOBAGU– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kotamobagu gelar Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Kanwil Kemenkum HAM Sulawesi Utara (Sulut), Budayawan, serta pegiat sejarah BMR, Sabtu (20/3/2021).
Ketua Bapemperda, Anugerah Beggie Chandra Gobel, yang memimpin FGD didampingi Wakil Ketua Rewi Daun dan anggota Alfitri Tungkagi turut, FGD turut dihadiri Kepala Bagian Hukum Kemnekum HAM Sulut Hendra Zachawerus beserta perancang peraturan perundangan-undangan.
Sementara itu, mewakili budayawan dan pegiat sejarah BMR turut diundang, Chairun Mokoginta, Hasman Bahansubu, Sumitro Tegela, Uwin Mokodongan, serta Murdiono Mokoginta dan Syarif R Mokoginta dari PS2BMR (Pusat Studi Sejarah BMR).
Baca Juga : Kominfo Kotamobagu Ikuti Rapat ke-2 Kesiapan Penerapan E-Tilang
Ketua Bapemperda, Anugerah Begie Chandra Gobel mengatakan, bahwa meski draf Naskah Akademik (NA) dan Ranperda HUT Kotamobagu sudah siap, pihak DPRD belum secepatnya memutuskan untuk melangsungkan pembahasan dengan pihak eksekutif.
“Alasannya, sebelum lanjut ke pembahasan bersama eksekutif, pihaknya perlu untuk mengomprehensifkan bahan yang sudah ada sekaligus memantapkan ketetapan kapan persisnya HUT Kotamobagu,” ujar Beggie.
Beggie menjelaskan sebagai wilayah otonom yang berpemerintahan, ada UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kota Kotamobagu (KK) di Provinsi Sulut, yang diundang-undangkan 2 Januari 2007 dan ulang tahunnya diperingati setiap 23 Mei.
“Tanggal 23 mei tersebut dilantiknya Siswa Rahmat Mokodongan sebagai Penjabat Pemangku Sementara (PPS) Wali Kota. Untuk HUT Kota kotamobagu dasarnya adalah Perda Nomor 37 Tahun 2008,” jelas Begie.
Untuk mengubah Perda Nomor 37 bisa dilakukan lewat dokumen sejarah dan lewat FGD tadi, DPRD telah memiliki dokumen primer (manuskrip hasil unduhan), sekunder, dan tersier serta tradisi lisan (o’uman).
“Jadi, Perda Nomor 37 Tahun 2008 sesungguhnya sudah bisa kita patahkan. Apalagi Das Sein (peristiwa) UU Nomor 4 Tahun 2007 dan Das Sollen (rujukan hukum) adalah 2 Januari, bukan 23 Mei,” ujarnya. (Gie)