KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memiliki sikap yang berbeda dalam merespons usulan penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf menilai usulan menunda Pemilu 2024 masuk akal.
Namun ia meminta diadakan dialog terkait usulan penundaan Pemilu 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia.
“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Minggu (27/2), seperti dikutip dari Antara.
“Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” kata mantan juru bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Ia mengatakan saat ini banyak cobaan dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, mulai dari pandemi Covid-19, banjir, serta gempa bumi.
“Kunci hadapi harus luwes dan ulet, supaya bisa mengatasi beban yang ada,” kata dia.
Apalagi, menurutnya, saat ini pemerintah daerah terus menyesuaikan APBD karena persoalan bencana tidak terprediksi.
Kritik Muhammadiyah
Berbeda, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengkritik sejumlah alasan yang digunakan sebagai dalih mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pertama, ia mengkritik Pemilu 2024 perlu ditunda karena alasan Indonesia tengah dilanda bencana. Abdul mempertanyakan pihak yang bisa menjamin Indonesia tidak dilanda bencana pada tahun depan.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena alasan bencana, apakah ada yang bisa menjamin bahwa di tahun depan tidak ada bencana?” cuit Abdul lewat akun Twitter miliknya @Abe_Mukti, Senin (28/2).
