KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menggratiskan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru seharga Rp240 juta.
Ia mengaku belum bisa memutuskan permintaan itu. “Untuk (permintaan gratis) PPnBM kami belum putuskan,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, Jumat (31/12).
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo meminta dirinya untuk mengkaji lebih dalam permintaan tersebut.
“Bapak Presiden minta dikaji lagi terutama dengan apakah demand-nya sudah meningkat cukup bagus. Jadi kita akan lihat,” ujarnya.
Ani, sapaan akrab nya, menilai saat ini pemerintah baru menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor konstruksi dan perumahan. Insentif ini diberikan guna mendorong sektor konstruksi dan perumahan agar tumbuh lebih produktif.
“Yang kemarin diputuskan Bapak Presiden PPN untuk perumahan yang konstruksi, kalo kita lihat sektor konstruksi masih agak tertinggal, (sementara sektor) manufaktur perdagangan bergerak cukup kuat,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah akan sangat berhati-hati dalam memilih instrumen kebijakan dalam rangka memulihkan ekonomi. “Jadi kita akan gunakan instrumen secara selektif,” ucapnya.
Kemenperin beberapa waktu lalu mengajukan usulan penghapusan PPnBM khusus untuk produk mobil rakyat ke Sri Mulyani.
“Mobil rakyat itu yang harganya Rp240 juta. Itu bukan merupakan barang mewah, jadi kami sudah mengajukan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat itu,” kata Agus seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/12) lalu.
Selain dijual dengan harga Rp240 juta, Kemenperin mendefinisikan mobil rakyat sebagai mobil dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 80 persen.
“Dengan harga Rp240 juta itu jelas lebih murah dibandingkan mobil lainnya. Selain itu, TKDN 80 persen itu bisa dikatakan bahwa itu mobil Indonesia,” ujar Agus.
Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan pembebasan PPnBM ia ajukan karena industri otomotif merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara.
Selain itu, ia juga telah mengajukan insentif yang berbasis emisi karbon supaya semakin kecil kendaraan menghasilkan emisi karbon, maka akan semakin kecil pula pengenaan pajaknya.
“Jadi, ini kami ajukan juga kepada Menkeu untuk dapat ditindaklanjuti,” ujar Agus. (*)
Sumber: CNN Indonesia
