KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Pakar politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menantang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan berdebat soal penundaan Pemilu 2024.
Ia mengaku memiliki data dan banyak argumen untuk mematahkan analisis big data terkait peta dukungan publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang diklaim Cak Imin dan Luhut.
“Banyak argumen untuk kita. Kalau mereka [Cak Imin dan Luhut] ngotot memaksakan tunda pemilu, ya ayo kita bawa di meja perdebatan akademik,” kata Ubed saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (14/3).
Pelapor dua putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menegaskan big data terkait peta dukungan publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang diklaim Cak Imin dan Luhut perlu dibedah.
Menurutnya, sebuah algoritma di media sosial tidak bisa ditafsirkan dan disimpulkan begitu saja.
“Tidak bisa kemudian menafsirkan suatu algoritma dari big data, lalu disimpulkan bahwa masyarakat ingin menunda pemilu,” kata Ubed.
Ubed menyatakan wacana penundaan pemilu sudah menyangkut dengan konstitusi serta teori demokrasi. Menurutnya, penundaan pemilu tidak bisa dilakukan hanya karena keinginan elite tertentu. Dalam pandangan konstitusi, dia melanjutkan, sirkulasi kekuasaan harus diatur.
“Demokrasi yang sehat salah satu indikasinya sirkulasi yang normal,” ujarnya.
