KILASTOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Kotamobagu menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait percepatan penurunan Stunting di Kotamobagu.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Sam Patoro Larobu. bertempat di ruang rapat Bappelitbangda Kotamobagu, Kamis 3 Februari 2022.
Menurut Kepala Bappelitbangda Kotamobagu Adnan Massinae, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi skala prioritas Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, dalam upaya pencegahan kasus Stunting di wilayah Kota kotamobagu.
“Untuk mengatasi persoalan stunting, butuh kerjasama lintas sektor. Olehnya FGD ini sangat penting dalam rangka penyusunan rencana aksi di lapangan,” kata Adnan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Dirjen Bina Pembangunan Daerah Sam Patoro mengatakan bahwa data sangat penting dalam penanganan stunting. Untuk itu, data besaran anggaran perlu diketahui, berapa besaran anggaran yang diperoleh dari APBN, APBD maupun Dana Desa.
Di Kotamobagu tercatat ada 205 kasus yang ditemukan berdasarkan pengukuran pada 2021. Itupun, belum keseluruhan anak terukur. Dari data Dinas Kesehatan, terdapat 84 persen dari total jumlah anak yang telah didata, selebihnya belum.
Sam Patoro meminta agar Dinkes lebih intens lagi melakukan pengukuran pada 2022 ini. Walaupun belum bisa mencapai 100 persen, tetapi bisa ditargetkan sampai 95 persen.
Selain itu, ia juga membahas program penanganan kasus Stunting lewat penggunaan dana desa. Menurut Sam Patoro, sampai 2021 lalu, besaran dana desa yang dipakai menunjang program percepatan penanganan stunting sudah mencapai Rp 2,29 miliar.
“Jumlah ini sangat besar, namun bisa ditingkatkan lagi asalkan ada kemudahan dalam penggunaan dana desa. Selain itu, kewenangan Camat juga perlu ditambah,” terangnya.
