KILASTOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara memberika perhatian serius pada perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu 2018-2023.
Menurut wali kota, perkembangan kondisi yang terjadi saat ini, mulai dari perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan, maupun pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga saat ini, perubahan dan penyesuaian terhadap RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023 mutlak harus dilakukan.
“Selain Pandemi yang melanda kita semua sejak awal tahun 2020 yang mewajibkan daerah melakukan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19, perubahan mendasar terhadap kebijakan pemerintah pusat juga mengharuskan pemerintah daerah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. ini bisa kita lihat dengan terbitnya PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, ” kata Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara.
Dalam dokumen RPJMD pemerintah daerah, penyesuaian harus dilakukan terhadap struktur belanja daerah, pembiayaan daerah, nomenklatur program dan kegiatan perangkat daerah, hingga nomenklatur Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome dan output.
