KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menemui junta militer Myanmar pada Jumat (7/1). Sementara itu, kubu anti-militer memprotes kunjungan Hun karena khawatir akan semakin melegitimasi kepemimpinan junta.
Dalam pidatonya pada Rabu (5/1), Hun Sen meminta seluruh pihak di Myanmar untuk menahan diri. Tujuannya, agar rencana perdamaian antar dua kubu ini bisa diselesaikan.
“Saudara-saudara di Myanmar, apakah Anda mau negara Anda jatuh ke dalam perang sipil atau ingin permasalahan ini selesai?” kata Hun Sen, dikutip dari Reuters.
“Poin pertama dari konsensus adalah kesabaran, menghentikan kekerasan. Ini adalah tujuan yang kami inginkan,” ujarnya lagi.
Hun Sen akan menjadi pemimpin negara pertama yang berkunjung ke Myanmar sejak militer melakukan kudeta kepada pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Akibat kudeta ini, Myanmar dilanda demo dan bentrok besar-besaran.
Di Myanmar, oposisi militer menilai kunjungan ini merupakan upaya Hun Sen mendukung junta.
Menurut gambar dari media sosial, demonstran di Depayin membakar foto Hun Sen sembari meneriakkan,” Hun Sen jangan datang ke Myanmar. Kami tidak ingin diktator Hun Sen.”
Ada juga laporan protes terjadi di wilayah Mandalay, Tanintharyi dan Monywa.
Sementara itu, salah satu aktivis Myanmar Min Ko Naing mengatakan dalam media sosial, kunjungan Hun San akan disambut dengan protes besar-besaran dan menyakiti ASEAN.
Badan Koordinasi Pemogokan Umum, yang menampung lebih dari 260 organisasi yang menentang kudeta di Myanmar, juga mengecam kunjungan Hun Sen, menuduhnya mendukung penguasa militer Myanmar.
Badan Koordinasi Pemogokan Umum, yang menampung lebih dari 260 organisasi penentang kudeta Myanmar, juga mengecam kunjungan Hun Sen. Mereka menuduh Hun Sen mendukung junta Myanmar.
Kementerian Luar Negeri Kamboja menuturkan Hun Sen akan bertemu pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Namun, Radio Free Asia mengutip juru bicara junta, menyampaikan bahwa Hun Sen tak akan bertemu Suu Kyi, yang kini diadili atas berbagai dakwaan.
Hun Sen sendiri merupakan salah satu pemimpin negara terlama dunia. Beberapa negara barat dan kelompok hak asasi manusia kerap mengkritiknya karena melakukan tindakan keras terhadap lawan, kelompok hak-hak sipil, dan media di Kamboja.
Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Penelitian, Emerlynne Gil, menilai Hun Sen harus membatalkan kunjungannya ke Myanmar. Ia juga menuturkan seharusnya Hun Sen memimpin ASEAN untuk melakukan aksi tegas atas masalah kemanusiaan yang mengerikan di negara itu.
Kamboja kini merupakan ketua ASEAN yang menjabat. ASEAN mengadopsi rencana lima poin konsensus yang digunakan untuk membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar.
Beberapa negara ASEAN lain, seperti Indonesia, mengungkapkan rasa frustasi mereka atas kegagalan junta menerapkan lima poin konsensus ini.
Setelah sempat menelpon Hun Sen, presiden Indonesia Joko Widodo, mengatakan dalam Twitter bahwa jika tak ada perkembangan dari penerapan rencana perdamaian tadi, hanya representatif non-politik Myanmar yang boleh hadir ke pertemuan ASEAN. (*)
Sumber: CNN Indonesia
