KILATSOTABUAN.COM, JAKARTA – Ribuan petani India pulang setelah protes selama setahun terhadap kebijakan pertanian pemerintah. Mereka mengemasi barang dan membongkar tenda di pinggiran New Delhi pada Sabtu (11/12).
Petani memutuskan pulang setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan dan mendorong pencabutan tiga undang-undang kontroversial melalui parlemen. Undang-undang tersebut dinilai petani akan membiarkan perusahaan swasta mengendalikan sektor pertanian India.
“Kami bertekad untuk memprotes selama yang diperlukan. Tetapi, kami semua senang bahwa pemerintah menerima tuntutan kami dan kami akan kembali ke rumah kami,” ujar Sativinder Singh, salah satu pengunjuk rasa di Singhu, dikutip AFP.
“Ini adalah hari besar bagi para petani karena kami dapat dengan damai kembali ke rumah kami,” lanjutnya.
Para petani merayakan kemenangan dengan menari dan menghilangkan penghalang jalan. Mereka juga membongkar ribuan rumah darurat di sepanjang jalan raya utama.
Tak hanya itu, petani juga memutarkan lagu-lagu patriotik dan revolusioner yang didedikasikan untuk agitasi. Mereka pun menyalakan petasan, berpelukan serta membagikan permen.
Puluhan ribu petani India telah berkemah sejak November 2020 untuk memprotes undang-undang tersebut. Tiga undang-undang yang diprotes petani disahkan pada September 2020.
Undang-undang itu disebut bertujuan menderegulasi pasar produk pertanian dari kontrol negara dan memungkinkan perusahaan swasta untuk memasuki sektor tersebut. Padahal, sekitar dua pertiga dari 1,3 miliar penduduk India menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
Sementara itu, pemerintah mengatakan, undang-undang itu adalah reformasi yang diperlukan. Namun, petani menentangnya dengan mengatakan bahwa itu akan membuat mereka bergantung pada perusahaan-perusahaan besar.
Petani yang protes dihentikan polisi di perbatasan New Delhi sehingga memicu kebuntuan selama setahun. Pihak berwenang akhirnya mendirikan barikade beton, baja, dan paku logam untuk menghentikan kemajuan mereka.
Petani yang berunjuk rasa pada awalnya menolak untuk meninggalkan lokasi meskipun undang-undang tersebut telah dicabut. Mereka memiliki tuntutan lain termasuk jaminan hukum untuk tarif patokan minimum produk mereka.
Beberapa negara bagian India dan pemerintah pusat telah menetapkan harga minimum untuk tanaman setiap tahun, tetapi petani menuntut undang-undang untuk memastikan stabilitas pendapatan.
Sementara itu, pemerintah India mengatakan akan membentuk komisi untuk menetapkan harga tanaman minimum dan berjanji untuk berhenti menuntut petani yang dituding mencemari udara Delhi setiap musim dingin dengan membakar jerami.
Pemerintah juga setuju membayar kompensasi kepada lebih dari 700 keluarga petani yang tewas selama demonstrasi. Selain itu, pemerintah juga menarik kasus kriminal yang diajukan terhadap pengunjuk rasa saat protes selama setahun. (*)
Sumber: CNN Indonesia
