KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Willy Aditya mengungkapkan sudah menjalin komunikasi informal dengan pimpinan DPR RI untuk memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan dalam sidang paripurna pembuka 2022. Sebab, menurut Willy, para pimpinan DPR telah memiliki komitmen yang jelas terhadap RUU TPKS.
“Kami dari Baleg tetap berkomunikasi dengan pimpinan untuk kemudian memastikan apakah memang di paripurna pembukaan itu RUU TPKS bisa disahkan sebagai inisiatif DPR,” ujar Willy pada wartawan di kompleks DPR, Senayan, Kamis (16/12).
Ia melanjutkan saat ini Baleg sudah menyelesaikan pleno terhadap RUU TPKS dan mengirimkan surat pada pimpinan DPR untuk disahkan di paripurna terdekat setelah gagal di Paripuna hari ini, Kamis (16/12).
Meskipun, hingga saat ini belum ada balasan sebab Badan Musyawarah (Bamus) telah berakhir pada 6 Desember lalu.
Willy juga memaparkan pihaknya terah berkomunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan RUU TPKS. Ia meyakini, pihak Gugus Tugas telah mengetahui dan telah menyusun daftar inventaris masalah (DIM) sendiri.
“Mungkin ya secara informal sudah bisa menyusun DIM. Nanti setelah diputuskan DPR nanti supres (surat presiden) itu turun bersama DIM,” tambahnya.
Willy berharap nantinya Supres dan DIM menjadi satu kesatuan yang tidak terlalu banyak berubah, sehingga dapat merespon tuntutan publik terkait kekerasan seksual dengan cepat.
Terlebih, ia menyadari bahwa kekerasan seksual yang banyak mencuat belakangan ini adalah fenomena gunung es. Jika melihat respon publik yang luar biasa, Willy meyakini tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU TPKS.
“Political will di DPR dengan 7 fraksi itu sebenarnya kuat, itu sebagai sebuah jaminan lah,” paparnya.
Sebelumnya, RUU TPKS gagal dibawa ke Rapat Paripurna DPR penutupan masa sidang II, Kamis (16/12). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada masalah teknis.
Menurut Dasco, RUU TPKS gagal dibawa ke Rapat Paripurna untuk menjadi RUU inisiatif DPR bukan karena tak disepakati, melainkan karena telah melewati batas waktu rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) di DPR.
Janji Sahkan RUU TPKS Inisiatif DPR Usai Reses
