KILASTOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Menanggapi keluhan minimnya gaji Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga adat di Kotamobagu, Ketua dan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kotamobagu, Agus Suprijanta saat ditemui beberapa awak media usai melakukan RDP bersama Asisten I Setda Kotamobagu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, camat,sangadi dan lurah se-Kotamobagu, bertempat di ruang rapat Paripurna, Selasa (25/1/2022).
Menurut Agus, walau pun hari ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diketuk, akan tetapi masih ada kesempatan untuk memperjuangkan hal tersebut dalam APBD perubahan, atau APBD 2023.
“Intinya apa yang menjadi keluhan, baik perangkat dasa, LPM, Lembaga adat yang ada, baik di tingkat Musrembang, Reses, dan bincang-bincang di tingkatan bawah, hari ini sudah kita penuhi” kata Ketua Komisi I DPRD Kotamobagu, Agus Suprijanta.
