KILASTOTABUAN.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun ini naik menjadi Rp 455,62 triliun. Menurut Ani, akrab sapannya, kenaikan berasal dari kluster kesehatan.
“Rp 455 triliun ini adalah indikatif PEN yang ada di APBN kita yang sekarang. Ini kita bagi 3 saja, kesehatan yang tetap besar Rpp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154 triliun, dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun,” ujar Ani pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (19/1).
Ani menjabarkan anggaran PEN naik karena ada tagihan senilai Rp23 triliun dari tahun lalu yang belum diselesaikan dan masuk dalam anggaran tahun ini.
Ia merinci Rp 455,62 triliun tersebut dibagi ke dalam tiga kluster, yakni kesehatan Rp 122,5 triliun, perlindungan sosial (perlinsos) Rp 154,8 triliun, dan penguatan ekonomi Rp 178,3 triliun.
“Kesehatan ini tetap fokusnya pada vaksin, harus diselesaikan dan juga untuk treatment yang tagihan tahun lalu masih sangat besar gara-gara delta,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp451 triliun. Angkanya turun 39,44 persen dibandingkan tahun lalu, Rp744,77 triliun.
“Untuk Program PEN sendiri sudah disiapkan anggaran sebesar Rp451 triliun, dan itu terbagi menjadi 3 klaster utama, yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan memulihan ekonomi yang antara lain berisi insentif fiskal, dukungan UMKM dan korporasi,” seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (16/1).
Terkait perlindungan sosial, pemerintah menyetujui perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung, dan nelayan. Pemberian bantuan tersebut akan dilaksanakan pada kuartal I 2022 atau front loading.
Jumlah penerima diperkirakan mencapai 2,76 juta yang terdiri dari 1 juta PKL dan pemilik warung serta 1,76 juta nelayan dan penduduk ekonomi miskin ekstrim. Masing-masing penerima bantuan akan mengantongi Rp600 ribu.
Terkait insentif fiskal, pemerintah sepakat memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk otomotif.
Mobil dengan harga jual di bawah Rp200 juta atau Low Cost Green Car (LCGC) dikenakan PPnBM sebesar 3 persen, dan pemerintah akan menanggung seluruh PPnBM tersebut pada kuartal I 2022. Kemudian, besaran tanggungan PPnBM pemerintah menurun hingga akhir tahun. (*)
Sumber: CNN Indonesia
